Garut, Medagempar.com- Kementrian agama ( Kemenag) pada tanggal 04-05-2024 serentak menyelenggarakan program WHO ( Wajib Halal Oktober ) di 3000 tempat desa wisata se-Indonesia, khususnya Kabupaten Garut digelar di 3 lokasi diantaranya, Desa Wisata Cangkuang Desa Cangkuang kecamatan Leles, Desa Wisata Cikembulan Kecamatan Kadungora, dan Desa Wisata Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi
Kepala KUA leles dan Kadungora Yana Riswana, S Ag, mengatakan, pihknya bekerjasama dengan forkompimcam dan kepala UPT Wisata Cangkuang dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari kepala desa cangkuan dalam rangka menyukseskan program WHO ( wajib halal Oktober ) 2024, acara tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang pelaku usaha UMKM di wisata desa telah mendaftarkan langsung sertifikat halal, dalam kegiatan tersebut para pelaku usaha, setelah diproses langsung diberikan sertifikat halal usahanya dari panitia dan BPJPH tingkat provinsi.
Tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kasubag kementrian agama kabupaten Garut, Tim BPJ H Provinsi Jawa barat, kepala UPT wisata cangkuang, Camat yang di wakili sekmat kecamatan leles, Danramil Kecamatan Leles, Kapolsek yang diwakili oleh anggota Polsek Kecamatan leles gang diwakili Sekmat Leles, Kepala Desa Cangkuang, P3H dan Penyuluh Agama Kadungora dan Leles, serta banyuresmi, Peserta pelaku usaha UMKM Desa Wisata,
Adapun, tujuan dari program WHO, adalah, Mensosialisasikan pentingnya sertifikat halal bagi para pelaku usaha UMKM diwisata desa, Agar para pelaku usaha (U M K M) desa wisata memiliki legalitas usaha yang sah dan dibuktikan dengan sertifikat halal, juga menghindari kecurangan para pelaku usaha UM KM, selain, hasil produksinya memiliki sertifikat halal, juga, semua pelaku usaha akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan intensif dari P3H dan B PJ PH, tutur Kepala KUA Kadungora dan Leles, Yana Riswana.
Kepala Kemenag Kabupaten Garut, Dr H.Saepulloh, S.Ag M.Pd.I, yang didampingi Kasubag TU Kemenag Kabupaten Garut, H.Endang Sutiana, mengtakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) yang terus digulirkan dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal
Selain itu, WHO-2024 di 3.000 Desa Wisata bertujuan menysosialisasikan dan mengedukasikan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha produsen produk makanan dan minuman di sekitar destinasi wisata.
Edukasi dilakukan melalui lima aktivitas, yakni:
1 Kampanye Wajib Halal Oktober 2024,
2. Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha,
3. Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal on the spot atau di lokasi,
4 Layanan Konsultasi Jaminan Produk Halal, dan
5 Coaching Clinic.
“Ini adalah upaya jemput bola untuk memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMK di destinasi wisata, untuk memperoleh tidak hanya layanan informasi, namun juga pendampingan sertifikasi halal yang dapat dilaksanakan langsung di lokasi atau on the spot,” jelasnya .
BPJPH Kanwil Provinsi Jawa Barat, Imam Tawakil, M.Si, mengatakan, bahwa kolaborasi apik tersebut tidak hanya terbangun di tingkat pusat.
Kolaborasi juga melibatkan ekosistem penyelenggara Jaminan Produk Halal ( JPH) secara luas, di antaranya: Satgas Layanan JPH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pengelola Desa Wisata/Kepala Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), para Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Para Auditor Halal, dan Penyuluh Agama Islam.
“WHO-2024 di 3.000 Desa Wisata ini kita harapkan menjadi upaya nyata dalam meletakkan dan membangun ekosistem percepatan sertifikasi halal nasional yang terus berkelanjutan,” ungkap Tawakil.
“Kami berharap, kolaborasi yang telah terbentuk ini akan terus berkelanjutan secara produktif. Sehingga, produk-produk yang menjadi penunjang layanan destinasi wisata di seluruh Indonesia dapat bersertifikat halal,” harapnya. (Anhar Lubies)
