Oleh Baden Abdurachman
Pemimpin Redaksi
Mediagempar.com
Jabatan politik tertingga ketika seorang anggota Legislatif,atau siapapun yang diusung Partai Politik, koalisi Partai Politik ketika bertarung memperebutkan jabatan publik mulai Pilkada, Pilpres terpilih sebagai Kepala Daerah, Presiden (Top eksekutif).
Demikian juga ditataran jabatan politik paling bungsu, ketika seseorang maju sebagai Calon Kepala Desa, melalui ajang Pilkades lolos sebagai pemenangnya, so pasti setelah dilantik sama Bupati menjadi Top eksekutif, dengan sebutan Kepala Desa, atau Pak Kades, Ibu Kades jika perempuan.
Sebagaimana paparan tersebut di atas, resmilah sudah kekuasaan itu dipegang mereka, hingga disebut penguasa hanya levelnya saja yang berbeda itu.
Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.
— Abraham Lincoln
Kutipan dari salah satu presiden legendaris Amerika Serikat di atas lazim dikemukakan dalam pembicaraan tentang kekuasaan dan godaan.
Bahwa “semua orang tahan dengan kesengsaraan, tetapi apabila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan”. Lincoln menempatkan kekuasaan sebagai ujian, apakah pemegang kekuasaan berkarakter pemimpin sejati atau imitasi.
Sudah banyak “dalil kekuasaan” yang selaras dengan itu. Paling terkenal, barangkali, aksioma Lord Acton, “Kekuasaan cenderung diselewengkan oleh pemegangnya dan kekuasaan mutlak sudah pasti menyeleweng”. Juga, misalnya, Al Ghazali yang menyitir kekuasaan itu memabukkan, pemegangnya baru sadar ketika kekuasaan sudah tidak lagi ada dalam genggaman.
Filsuf Immanuel Kant mengibaratkan bahwa dalam diri seorang politisi ada dua binatang: ular dan merpati (Thompson, 2001). Yang satu simbol kelicikan, yang satu lagi ketulusan. Godaan akan muncul setiap hari apabila seseorang punya jabatan politik atau kewenangan kekuasaan, apakah akan bertahan di posisi merpati atau membiarkan ular mencaploknya.
Politisi, seorang yang terpanggil berjuang di dunia politik untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama-setidaknya demikian pandangan Aristotelian-memang lazim dihadapkan pada situasi dan pilihan-pilihan dilematis. Dilema politisi biasanya dikaitkan, terutama, dengan konteks kebijakan atau pengambilan keputusan. Pemimpin politik harus memutuskan, dan dengan begitu ia akan dinilai.
Yang juga paling sering diingatkan kepada mereka terkait konflik kepentingan pemegang kekuasaan, pemimpin politik, pengambil kebijakan tak bisa mengelak dari prinsip-prinsip profesionalitas dan aturan konstitusi demokratis. Politisi bisa datang dari mana saja, tetapi dalam konteks ini yang secara khusus banyak diingatkan ialah politisi berlatar belakang pengusaha. Sudah banyak ulasan yang menyinggung bahaya “dwifungsi penguasa-pengusaha”. Tentu tidak hanya jenis “politisi pengusaha” yang rentan godaan konflik kepentingan, tetapi juga yang lain.
Moralitas kekuasaan selalu terkait tanggung jawab sosial. Para pejabat politik hakikatnya pelayan pemberi amanat rakyat. Mereka pelayan rakyat. Pemimpin politik harus peka dan tidak perlu menuding pengkritiknya sebagai membela “rakyat yang mana”. Lebih baik justru menyikapi kritik apa pun secara bijak dan introspektif. Yang dikedepankan semestinya disiplin demokrasi deliberatif, mengingat deliberasi (permusyawaratan) dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Argumentasi itu disampaikan Held (2007) karena adanya pertukaran informasi dan wawasan, meningkatkan kemampuan pemahaman masalah. Selain itu, ia memetakan kepentingan pribadi atau kelompok sekaligus berorientasi kepentingan bersama, dan mengganti “bahasa kepentingan” dengan “bahasa rasionalitas”.
Ketika pemimpin politik meninggalkan “nalar publik” dan sibuk berselancar pada urusan menyerempet-nyerempet bahaya (vivere pericoloso) konflik kepentingan, maka ibarat tupai: sepandai-pandai ia melompat, suatu saat akan gagal juga. Dan, nasihat Lincoln pun bisa kita tambah, “Godaan datang setiap saat, maka wahai ‘pemegang kekuasaan’, waspadalah”.***
